Kalurahan Kebonagung

KEBONAGUNG, 21/09

Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menegaskan bahwa pendaftaran CPNS 2018 dibuka pada 26 September 2018. Sementara, per 19 September ini sscn.bkn.go.id sudah bisa diakses.

Adapun untuk wilayah DI Yogyakarta, total formasi CPNS 2018 sebanyak 3.132 formasi. Khusus formasi CPNS 2018 Bantul, jumlahnya mencapai 565 formasi, 340 di antaranya formasi guru SD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DIY, Gatot Saptadi, sebelumnya menjelaskan dari 3.132 kuota CPNS ini, untuk pemerintah provinsi mendapatkan kuota 766 orang dengan rincian tenaga pendidikan sekitar 500 orang, tenaga medis 55, dan sisanya tenaga teknis atau administrasi.

Sementara, untuk Kota Yogya atau formasi CPNS 2018 Jogja 356 orang, Sleman 628 orang, Bantul 565 orang, Kulonprogo (Kulon Progo) 383 orang, dan Gunungkidul (Gunung Kidul) 434 orang. Gatot menyebut formasi pasti dan jadwal masih menunggu BKN (bkn.go.id). Meski demikian BKN menyampaikan portal sscn.bkn.go.id bisa dibuka per 19 September untuk mencermati persyaratan.

Kepala Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta menjelaskan lebih rinci, bahwa 340 kuota formasi Bantul hanya ada di satu tingkatan yakni untuk guru SD (sekolah dasar). 

"Itu hanya satu tingakatan saja guru SD semua. Formasi itu (SMP) ndak ada," ujar Danu melalui sambungan telepon kepada Tribun Jogja, Rabu (19/9/2018) sore.

Menurutnya kebutuhan tersebut berdasar kebutuhan alokasi di masing-masing SD.

"Kalau untuk guru SMA sudah di provinsi ya," paparnya.

Sedangkan untuk tenaga teknis, tersedia 56 formasi. "Tenaga teknis, itu hanya OPD (organisasi perangkat daerah) seperti dinas, badan, dan sebagainya.

Adapun untuk formasi khusus di Bantul, disebutkan untuk kategori khusus eks tenaga honorer K2 (K-2) di kabupaten Bantulsebanyak 4 orang.

Danu mengatakan sudah mencoba mengusulkan penambahan formasi honorer K2. 

Namun penetapan formasi sepenuhnya menjadi otoritas dari pemerintah pusat.

"Kami sudah mengusulkan (penambahan formasi) ke pemerintah pusat. Tapi keputusan itu yang menetapkan MenpanRB," tuturnya pada Tribunjogja.com.

sumber: Tribun.com